PROGRAM KERJA TAHUN 2012-2017

1.   LANDASAN

Landasan penyusunan Program Kerja KADIN Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah :

  • Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural,
  • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN sebagai landasan konsepsional,
  • Program Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 sebagai landasan kemitraan pembangunan,
  • Keputusan Musyawarah Provinsi III KADIN Provinsi Banten sebagai landasan operasional.

2.   TUJUAN

Sesuai dengan tujuan KADIN yang ditetapkan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar KADIN, maka KADIN Provinsi Banten bertujuan mewujudkan dunia usaha Provinsi Banten yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah KADIN Provinsi Banten yang professional, dengan :

membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan Pengusaha di Provinsi Banten, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi Provinsi Banten di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala usaha, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha Provinsi Banten yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi Pengusaha Provinsi Banten, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan Provinsi Banten dalam tatanan ekonomi nasional dan dalam percaturan perekonomian global.

3.   FUNGSI

Sesuai dengan fungsi KADIN sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi :

Bagi Pengusaha di Provinsi Banten,

Antara Pengusaha di Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten,

Antara Para Pengusaha di Provinsi Banten dengan Para Pengusaha dari luar Provinsi Banten serta Pengusaha Luar Negeri,

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Perdagangan, Perindustrian, dan Jasa dalam arti luas yang mencakup kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan Ayat (10) Pasal 15 Anggaran Dasar KADIN, dalam mengembangkan dan memajukan Dunia Usaha di Provinsi Banten, maka KADIN Provinsi Banten menjalankan :

Fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan KADIN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten,

Fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di Provinsi Banten.

4.   TUGAS POKOK

Sesuai Tugas Pokok KADIN yang ditetapkan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar KADIN, maka Tugas Pokok KADIN Provinsi Banten meliputi :

memfasilitasi penciptaan sinergi antara Pengusaha di Provinsi Banten dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya,

melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha di Provinsi Banten,

mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijakan ekonomi di Provinsi Banten,

memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Provinsi Banten,

membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha di Provinsi Banten,

membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa KADIN Provinsi Banten, sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di Provinsi Banten,

memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi Banten yang akan menerbitkan Sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia,

memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha dari Pengusaha di Provinsi Banten, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usaha dari Para Pengusaha di Provinsi Banten,

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dan Provinsi Banten, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987,

meningkatkan efisiensi dunia usaha di Provinsi Banten, dengan menyediakan pelayanan dibidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya,

mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

5.   PEMBAGIAN PERAN

Sesuai dengan Pembagian Peran yang ditetapkan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar KADIN, maka Pembagian Peran KADIN Provinsi Banten, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi Banten sebagai berikut :

KADIN Provinsi Banten menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang,

Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi Banten menangani hal-hal yang bersifat Sektoral,

Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi Banten menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

6.   PERANGKAT ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 16 Anggaran Dasar KADIN, Perangkat Organisasi KADIN Provinsi Banten terdiri atas :

Musyawarah Provinsi (Muprov) KADIN Provinsi Banten,

Dewan Pertimbangan KADIN Provinsi Banten,

Dewan Pengurus KADIN Provinsi Banten.

7.        TUGAS DEWAN PENGURUS

Berdasarkan ketentuan Tugas Pengurus yang ditetapkan dalam Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga KADIN, maka Dewan Pengurus KADIN Provinsi Banten bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilam para pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;

memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha Indonesia guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi;

menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha Indonesia;

menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha Indonesia;

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha;

menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;

menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;

menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri;

menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;

menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha di Provinsi Banten untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri;

menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah Provinsi Banten dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi daerah dan nasional;

menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha Indonesia dan/atau perusahaan di Provinsi Banten, dan antara pengusaha dan perusahaan Indonesia dengan pengusaha dan perusahaan asing;

mendorong para pengusaha di Provinsi Banten untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi Banten demi meningkatkan profesionalisme.

8.   KERJASAMA PIHAK TERKAIT

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengurus KADIN Provinsi Banten dapat melakukan kerjasama dengan atau mendorong kerjasama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a.     Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan dengan tujuan :

berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemerintah Provinsi Banten secara sinergistik untuk mengefektifkan peranserta dunia usaha dalam pembangunan,

mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha,

menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha dari dan kepada Pemerintah Provinsi Banten mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian,

turutserta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Perekonomian di Provinsi Banten,

dalam rangka pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan rekomendasi mengenai pengusaha di Provinsi Banten, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan Pengusaha di Provinsi Banten,

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten,

kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan  dan pengembangan kemampuan pengusaha di Provinsi Banten.

b. Kerjasama dengan Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dengan tujuan untuk :

berkembangnya hubungan timbal balik antara KADIN dengan DPRD Provinsi Banten secara sinergistik untuk mengefektifkan peranserta dunia usaha dalam pembangunan di Provinsi Banten,

mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis,

menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha dari dan kepada DPRD Provinsi Banten, mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dan kepentingan para pengusaha dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi,

turutserta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Pereknomian di Provinsi Banten.

c. Kerjasama antar pengusaha didorong dan difasilitasi KADIN untuk mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi nasional dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

d. Kerjasama antar dan antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dikembangkan oleh KADIN dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.

e. Kerjasama KADIN dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk :

mengembangkan hubungan timbal balik antara KADIN dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab social masing-masing,

mewujudkan semangat kebersamaan antara KADIN, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional.

f. Kerjasama Luar Negeri dilakukan KADIN Provinsi Banten dengan Kamar Dagang dan Industri dan organisasi ekonomi dan bisnis di luar negeri, baik di bidang investasi maupun di bidang perdagangan, industri dan jasa, dalam rangka meningkatkan peranan pengusaha di Provinsi Banten dalam pembangunan daerah dan nasional.

9.  PROGRAM UMUM

Program Umum KADIN Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang disusun berdasarkan keputusan Muprov III KADIN Provinsi Banten dan dipaduserasikan dengan Program Pemerintah Provinsi Banten, ditetapkan menurut bidangya masing-masing.

 


© Copyright, 2010 - Kadin Banten Indonesia. Designed by Webindo